Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 – PPKn 7

PPKn Kelas 7

A. PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

  1. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tahukan kalian apa itu konstitusi ? Konstitusi berasal dari bahasa latin, “constitutio” yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Konstitusi Tertulis

Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh : UUD 1945

b. Konstitusi tidak tertulis (Disebut Konvensi)

Konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara (Budi Juliardi, 2015: 66-67). Contoh: pengambilan keputusan di MPR bedasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden tanggal 16 agustus 1945 didepan sidang paripuran DPR.

Menurut E.C.S Wade Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi UUD mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifar sewenang-wenang. Gagasan ini disebut konstitusionalisme. (Mariam Budiardjo, 2002:96). Indonesia menganut paham konstitusonalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Udang-Undang Dasar 1945.

Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa sidang BPUPKI 2 pada tanggal 10 -17 juli 1945. Berikut ini hasil sidang BPUPKI 2:

Tanggal Hasil Sidang BPUPKI
13 Juli 1945Menyepakati ketentuan:
1. Lambang negara
2. Negara kesatuan
3. Sebutan MPR
4. Membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, salim dan soepomo.
14 Juli 1945Membicarakan tentang :
1. Pernyatan indonesia merdeka
2. Laopran mengenai pasal UUD terdiri dari 42 pasal,5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang dan satu aturan tambahan.
15 Juli 1945 Pembahasan rancangan UUD
16 Juli 1945 Naskah UUD diterima dengan suara bulat.

2. PENGESAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya. PPKI dibentuk dengan tugas mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dan melanjutkan kerja BPUPKI mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan pendudukan militer jepang kepada bangsa indonesia.

PPKI mengadakan sidang pertama tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut:

a. Mengesahkan UUD 1945

b. Menetapkan Ir. soekarno sebagai presiden dan Muh. Hatta sebagai wakil presiden republik indonesia

c. Membentuk komite nasional indonesia pusat (KNIP)

Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah piagam jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Empat perubahan yang disepakati tersebut antara lain :

  1. Kata “Mukadimah” diganti dengan kata “Pembukaan“.
  2. Sila pertama yaitu “Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat silam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan kata “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”
  3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang indonesia asli yang beragama islam” diganti dengan “Presiden ialan orang indonesia asli”
  4. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan dengan menajalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan yang maha esa”

    Leave Your Comment Here