Perumusan Dasar Negara Pancasila – PPKn 7

Pertemuan 1

A. SEJARAH KEDATANGAN JEPANG DI INDONESIA

Sumber : id.wikipedia.org dan www.en.wikipedia (Gedung Pancasila)

Gambar diatas merupakan salah satu Gedung bersejarah yaitu gedung pancasila. Apa itu Gedung Pancasila? Gedung tersebut merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Alamatnya di Jalan Pejambon Nomor 6 Jakarta Pusat. Di Gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, sudah sepantasnya gedung ini bernama Gedung Pancasila.

Selama 350 tahun Indonesia di jajah oleh bangsa Belanda. Peristiwa perang asia timur raya yang terjadi antara pihak sekutu (Belanda, Amerika, Ingris) dengan pihak jepang menyebabkan sekutu mengalami kekalahan. Akibatnya Belanda harus menyerahkan wilayah kekuasaanya kepada pihak jepang, termasuk wilayah indonesia. Jepang masuk ke Indonesia mulai 8 Maret 1942 setelah dilakukannya perjanjian Kalijati di Kalijati, subang, jawa barat yang menandakan kekalahan pihak Belanda. Dalam perjanjian Kalijati pihak Belanda diwakili oleh Letnan Jendral Ter Poorten dan pihak Jepang diwakili oleh Hitoshi Imammura.

Kekalahan Belanda dalam perang Asian timur raya mengakibatkan bangsa Indonesia dijajah oleh jepang. Ibarat pepatah lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Penderitaan akibat kebijakan yang diterapkan oleh jepang terhadap bangsa Indonesia antara lain:

  1. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma  (Myanmar) untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk Ribuan orang indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu  berlangsung.
  2. Pengambilan paksa. Saat itu tantara jepang mengambil paksa makanan pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga tanpa memberikan ganti rugi.
  3. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan indonsia banyak diperkerjakan secara paksa oleh tantara jepang. Selain itu banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk.(Ruswandi Hermawan dan Sukanda Permana, 2009:61 dengan pengubahan).

Jepang datang ke Indonesia dengan semboyannya yaitu 3A (Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia dan Jepang Cahaya Asia). Selain itu jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia untuk menarik simpati rakyat indonesia. Namun kedudukan Jepang di Indonesia tidak dapat berlangsung lama sejak tahun 1944 posisi Jepang dalam perang pasifik mulai terdesak oleh sekutu, beberapa wilayah di indonesua mulai dikuasi oleh pihak sekutu.  Posisi jepang semakin terdesak sehingga pada 7 September 1944 jendral kunaiki koiso memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa indonesia dikemudian hari. Pada 1 Maret 1945 Jendral Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

B. PEMBENTUKAN BPUPKI

INDIKATOR KETERANGAN
Tanggal Pembentukan BPUPKI  1 Maret 1945
Yang mengumumkan pembentukan BPUPKIJendral Kumakichi Harada
KepanjanganBadan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Istilah BPUPKI dalam Bahasa JepangDokuritzu Junbi Cosakai
Susunan Organisasi BPUPKIa. Jumlah anggota : 62
b. Ketua : Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat
c. Wakil (Indonesia) : R.Panji Soeroso
d. Wakil (Jepang) : Ichibangase Yosio
Tugas BPUPKIUntuk menyelidiki usaha-usaha penyelidikan persiapan kemerdekaan indonesia
Sidang BPUPKI1. Sidang Resmi
a. Sidang Pertama  tanggal 29 Mei 1945 , 31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 membahasa tentang Dasar Negara Pancasila
b. Sidang kedua tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar

2. Sidang tidak resmi
Sidang tidak resmi terjadi pada masa reses (Masa istirahat antara sidang BPUPKI 1 dan siding BPUPKI
2 yang dihadiri oleh 38 orang. Sidang tidak resmi ini tujuannya adalah untuk membahas Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsug di Gedung Chuo Sangi In atau sekarang sering dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Sidang tidak resmi dipimpin oleh Ir. Soekarno

C. PERUMUSAN DASAR NEGARA

1. Sidang Resmi BPUPKI

Dasar negara merupakan pondasi berdirinya negara. Maka dari itu pondasi negara harus disusun sekuat mungkin. Dasar negara Indonesia Pancasila dirumuskan oleh 3 pendiri negara dalam sidang pertama BPUPKI mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara antara lain:

Mr. Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara pada 31 Mei 1945


Mr. Muh Yamin mengusulkan dasar negara pada 29 Mei 1945


Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara pada 1 Juni 1945

INDIKATOR KETERANGAN
Hasil sidang BPUPKI 29 Mei 1945 Yang merumuskan dasar negara pada 29 Mei 1945 adalah Mr. Muh. Yamin

Rumusan dasar negara yang disampaikan secara lisan:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Rumusan dasar negara yang disampaikan secara tertulis:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakila
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat indonesia
Hasil Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 Yang mengusulkan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 adalah Mr. Soepomo. Berikut hasil rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Soepomo:
1. Persatuan
2. kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat
Hasil Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Yang mengusulkan dasar negara adalah Ir. Soekarno:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat dan demokrasi
4. Kesejahteraan social l
5. KeTuhanan yang berkebudayaan .
 
Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar Negara tersebut bukan dinamakan Panca Dharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan Negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sehingga tanggal 1 Juni sering diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
2. Sidang Tidak Resmi BPUPKI Pada Masa Reses (22 Juni 1945)

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia Kecil beranggotakan delapan orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan

Drs. Mohammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang telah dikumpulkan dimasukkan dalam beberapa golongan, yaitu :

  • golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
  • golongan usul yang mengenai dasar;
  • golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi;
  • golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara;
  • golongan usul yang mengenai warga negara;
  • golongan usul yang mengenai daerah;
  • golongan usul yang mengenai soal agama dan negara;
  • golongan usul yang mengenai pembelaan, dan
  • golongan usul yang mengenai soal keuangan. (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 1995:88-89)

Sesudah sidang Chuo Sangi In, Panitia Kecil mengadakan rapat dengan tiga puluh delapan (38) anggota BPUPKI di Kantor Besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu Panitia Kecil yang terdiri dari Sembilan orang yang dikenal dengan nama PANITIA SEMBILAN, yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut :

  1. Ir. Soekarno sebagai ketua,
  2.  Mohammad Hatta,
  3. Muhammad Yamin,
  4. A.A Maramis,
  5. Mr. Achmad Soebardjo (golongan kebangsaan),
  6. Kyai Haji Wahid Hasjim,
  7. Kyai Haji Kahar Moezakir,
  8. Haji Agoes Salim, dan
  9. R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam).
INDIKATOR KETERANGAN
Rapat panitia sembilan Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta pada tanggal 22 juni 1945
Tugas panitia sembilan Menampung berbagai aspirasi yang masuk tentang dasar negara indonesia merdeka
Hasil rapat panitia sembilan tanggal 22 juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan
tentang Rancangan Pembukaan Hukum Dasar (Undang-Undang Dasar). Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara.  Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement”.

Naskah ”Mukadimah” yang ditandangani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter”. Panitia Kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa ”Mukadimah” dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-aggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah ”Mukadimah” tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut.

  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Leave Your Comment Here