Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara – PPKn 9

PPKn Kelas 9 Pertemuan Pertama

A. Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa

  1. Masa 1945-1950

Pada masa awal kemerdekaan, banyak tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak  hanya pihak Belanda yang masih ingin  berkuasa, tetapi juga berbagai pihak dalam negeri yang melakukan pemberontakan dan berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Pemberontakan yang terjadi sebagai berikut :

a. Pemberontakann Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948 dimana gerakan ini bertujuan  untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia dengan komunisme. Namun , Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara RI yang dibantu rakyat pada 30 September 1948

b. Pemberontakan Darul Islam/Tentata Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun 1949. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Jawa Barat. Setelah itu, pada tanggal 23 Agustus 1949, pasukan pimpinan Amir Fattah memproklamasikan berdirinya NII di Jawa Tengah. Namun, DITII berhasil ditumpas oleh Tentara RI dikukung oleh rakyat

Indonesia.

c. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

APRA didirikan oleh Raymond Westerling yang memiliki sisa pasukan dimana mereka merupakan mantan Tentara Hindia Belanda (KNIL). Setelah Indonesia dinyatakan sebagai Negara serikat pada tahun 1949, APRA berupaya mempertahankan Negara Pasundan sekaligus tentaranya sendiri. Pemberontakan APRA ini terjadi pada 23 Januari 1950, tetapi dapat segera ditumpas melalui operasi militer APRIS yang didukung rakyat Indonesia.

d. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

RMS berdiri pada 25 April 1950 yang dipimpin oleh Dr. Soumokil, manatan Jaksa Agung NTT. Pemberontakan ini dilakukan oleh kaum separatis yang menolak integrasi dan membentuk negara sendiri. Karena penyelesaian melalui perundingan ditolak, pemerintahan mengirim pasukan ekspedisi untuk menumpas gerakan ini.

2. Masa 1950-1959

UUDS 1950 yang diterapkan di Indonesia pasca pembubaran  negara serikat menganut system pemerintahan parlementer. Penerapan Pancasila pun diarahkan menuju ideologi liberal. Namun, hal tersebut tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Berbagai kabinet dibentuk dan jatuh. Sampai akhirnya, bersamaan dengan pemilu pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955, terbentul lembaga Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi pengganti UUDS 1950. Karena tidak segera membuahkan hasil, pada 5 juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945 dan membubarkan Konstituante. Selain masalah dalam pemerintahan, Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai pemberontakan seperti Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang didirikan di Sumatra dimana gerakan ini dipimpin oleh Ahmad Husein pada 15 Februari 1958. Akhirnya pemberontakan ini dapat diatasi oleh pemerintah melalui operasi militer.

3. Masa 1959-1966

Pada masa ini, berlaku demokrasi terpimpin yang cenderung mengacu pada kekuasaan priadi presiden, bukan kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila sebagai berikut :

  1. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
  2. Pembubaran hasil pemilu 1955 melalui penpres No. 3 tahun 1960 tentang pembaruan susunan DPR yang disebabkan tidak disetujuinya RAPBN tahun 1960 oleh DPR.
  3. Pemilihan dan pengangkatan anggota DPR Gotong Royong oleh presiden sesuai penpres NO. 4 tahun 1960 pada 24 Juni.
  4. Pelaksanaan politil konfrontasi dengan Malaysia dan keluar dari keanggotaan PBB.
  5. Percobaan pemberlakuan NASAKOM ( Nasionalis, Agama, Komunis) di Indonesia.

4. Masa 1966-1998

Pada 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang mengajukan tiga tuntutan yang disebut TRITURA.Tuntutan itu berisi pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya , pembersihan kabinet dwikora unsur-unsur PKI, dan penurunan harga. Karena kondisi semakin tidak menentu, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang meminta Letjen Soeharto untuk mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban negara. Supersemar pun diperkuat dengan adanya Tap MPRS No IX Tahun 1966.

Masa ini disebut Orde Baru yang merupakan pergantian Presiden Soekarno dengan Presiden Soeharto. Pancasila dipahami melalui konsep P4 (Pedoman Pemahaman dan Pengamalan Pancasila) dan Ekaprasetia Pancasaka. Pada orde ini, diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Presiden Soeharto  menjalankan kebijakan dengan daar penegakan stabilitas keamanan dan pambangunan ekonomi.

Meskipun pada awalnya berjalan lancar ada ketidaksesuaian pengamalan terhadap Pancasila yang terjadi. Ketidaksesuaian ini, yaitu pembatasan kebebasan pers, sentralisasi pemerintahan, pengekangan demokrasi dalam pemilu, dan kemunduran ekonomi akibat KKN.

Era baru dalam pemerintahan, dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966-1968,ketika letjen Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde baru dengan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, orde baru memberikan secercah harapan baru terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin dibawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis.

5. Masa 1998-Sekarang

Masa ini disebut masa reformasi. Pada 21 Mei 1998,  Presiden Soeharto turun dari jabatan digantikan Presiden B.J Habibie.Hal ini terjadi karena kemunduran ekonomi dan dugaan penyelewengan Pancasila sehingga masyarakat berdemonstrasi menuntut turunnya presiden. Pada masa ini, perkembangan demokrasi terjadi begitu pesat, terbukti dengan keikutsertaan 48 parpol dalam pemilu 1999. Selain itu, pemilu presiden dan wakil presiden dillakukan secara umum dan langsung untuk pertama kainya pada periode 2004-2009.

Disamping itu, amandemen UUD 45 dilakukan pada masa ini dengan tujuan menyempurnakan aturan dasar negara. Salah satunya, perubahan pada pasal 7 UUD45 mengenai pebatasan masa jabatan presiden dan wapres. Presiden dan wapres menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama satu kali masa jabatan.

Perkembangan demokrasi yang pesat disertai masalah lain, yaitu menguatnya semangat primordialisme (Kesukuan atau kedaerahan). Disamping itu, masyarakat juga harus menjaga diri dari masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus selalu diterapkan, serta berkomitmen untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila secara konsekuen.

Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapikan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Keberhasilan yng mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut, di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga dapat mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri seperti munculnya pergaulan bebas, pola berkomunikasi tanpa beretika, peredaran narkoba dan miras, aksi anarkisme, sehingga bisa memicu adanya pertikaian dan perpecahan, serta penurunan moral.

Penerapan Pancasila dan konstitusi dari masa ke masa

No.Indikator1945-1949 (Orde Lama)1949-1950 (Orde Lama)1950-1959 (Orde Lama)1959-1965 (Orde Lama)1965-1999 (Orde Baru)1999-sekarang (Orde Reformasi)
1KonstitusiUUD 1945UUD RISUUD 1950UUD 1945UUD 1945UUD 1945 amandemen
2IdeologiPancasilaLiberalPancasilaPancasilaPancsailaPancasila
3DemokrasiPancasilaParlementerParlementerTerpimpinPancsailaPancasila
4Bentuk NegaraKesatuanSerikat FederasiKesatuanKesatuanKesatuanKesatuan
5Bentuk pemerintahanRepublikRepublikRepublikRepublikRepublikRepublik
6Sistem pemerintahanPresidensilParlementerParlementerParlementerPresidensilPresidensil

Leave Your Comment Here